PEDOMAN PELAPORAN

03 Oktober 2016, 07:31 WIB

PEDOMAN PELAPORAN

Pengantar

Urgensi, Jenis, dan Tata Cara Pelaporan

Dalam Rezim Anti Pencucian Uang pihak pelapor merupakan front liner yang memiliki peran strategis untuk mendeteksi adanya transaksi keuangan mencurigakan ataupun melaporkan transaksi tertentu sesuai dengan ketentuan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU). Berdasarkan UU PPTPPU, selain kewajiban, terdapat pula perlindungan khusus bagi pihak pelapor. Kewajiban indentifikasi transaksi keuangan dan pelaporan oleh pelapor juga merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian dan bagian dari manajemen risiko, untuk mencegah digunakannya PJK/PBJ sebagai sarana ataupun sasaran pencucian uang oleh nasabah/pihak pengguna jasa. Dalam hal ini, menghindarkan diri bagi PJK dan PBJ terhadap resiko reputasi, resiko operasional, resiko hukum dan resiko konsentrasi.

A. UMUM

Pihak Pelapor sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat 1 UU UU PPTPPU meliputi :

a. Penyedia Jasa Keuangan (PJK), dan

Bank
Perusahaan Pembiayaan
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi
Dana Pensiun Lmebaga Keuangan
Perusahaan Efek
Manajer Investasi
Kustodian
Wali Amanat
Perposan sebagai Penyedia Jasa Giro
Pedagang Valuta Asing
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
Pemyelenggara e-money atau e-wallet
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam
Pegadaian
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang

b. Penyedia Barang dan/atau Jasa lain (PBJ)

Perusahaan property/agen property
Pedagang kendaraan bermotor
Pedagang permata dan perhiasan/logam mulai
Pedagang barang seni dan antic
Balai lelang

Pihak Pelapor sebagaimana di atas dapat diperluas dengan Peraturan Pemerintah.

B. JENIS PELAPORAN

Berdasarkan Pasal 23 UU TPPU, Penyedia Jasa Keuangan (PJK) diwajibkan menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:

1. Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)

Pengertian TKM meliputi :

Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

2. Transaksi Keuangan Tunai (TKT)

Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja?

3. Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (TKL)

Selain kewajiban penyampaian Laporan tersebut, PJK wajib menyampaikan informasi terkait Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT). SIPESAT diselenggarakan dalam rangka memenuhi ketentuan UU TPPU dan mendukung Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. SIPESAT adalah pengelolaan secara elektronis dan terintegrasi atas informasi spesifik Pengguna Jasa pada PJK yang tidak mencakup informasi saldo dan transaksi.

Berdasarkan Pasal 27 UU TPPU, Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) diwajibkan menyampaikan Laporan Transaksi (LT) yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan nilai paling sedikit atau setara Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK.

C. TATA CARA PELAPORAN

Pelaksanaan kewajiban pelaporan LTKM, LTKT, dan LTKL wajib dilakukan secara elektronis (melalui aplikasi GRIPS). Namun dalam kondisi pelaksanaan kewajiban pelaporan LTKM dan LTKT dapat dilakukan secara non-elektronis, yakni dilakukan dalam hal :

fasilitas komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan LTKM, LTKT, dan LTKL secara elektronis belum tersedia di daerah tempat kedudukan PJK;
fasilitas komunikasi yang dimiliki PJK mengalami gangguan teknis;
keadaan yang secara nyata menyebabkan PJK tidak dapat menyampaikan laporan secara elektronis (force majeur);
PJK baru beroperasi kurang dari 2 (dua) bulan; dan/atau
sistem pelaporan di PPATK mengalami kerusakan dan/atau gangguan

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian LTKM dan LTKT secara elektronis maupun non-elektronis, dapat dilihat pada Peraturan Kepala No. PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 tentang Tata Cara Penyampaian LTKM dan LTKT bagi PJK.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian LTKL secara elektronis maupun non-elektronis, dapat dilihat pada Peraturan Kepala No. PER-12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata Cara Penyampaian LTKL bagi PJK.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian LT bagi PBJ, dapat dilihat pada Peraturan Kepala No. PER-12/1.02.1/PPATK/09/11 tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian SIPESAT, dapat dilihat pada Peraturan Kepala No. PER-02/1.02/PPATK/02/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu.

PEDOMAN LTKM

Pedoman Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Tata Cara Pelaporannya Bagi Penyedia Jasa Keuangan

Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Frequently Asked Question (FAQ)

Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan

Pedoman ini berlaku bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) rangka memberikan pemahaman dan acuan tentang bagaimana melakukan identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan tepat, untuk menghasilkan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang berkualitas. (Unduh)

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, penyedia jasa keuangan perlu melakukan identifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan pendanaan terorisme, sehingga PPATK menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER- 04/1.02/PPATK/03/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan. (Unduh)

Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme bagi Penyedia Jasa Keuangan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan petunjuk bagi PJK agar produk dan layanannya tidak digunakan untuk menerima, menyimpan, memindahkan atau menyembunyikan dana-dana yang ditujukan untuk kegiatan terorisme. Untuk itu PJK perlu berupaya membangun sistem yang dapat memproteksi dirinya sehingga produk dan layanannya tidak disalahgunakan untuk kegiatan terorisme. (Unduh)

Pedoman Identifikasi Profil, Negara, Bisnis, Produk dan/atau Jasa yang berisiko tinggi Melakukan TPPU bagi Penyedia Jasa Keuangan

Pedoman ini memberikan pemahaman dan acuan kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang bagaimana melakukan Identifikasi Profil, Negara, Bisnis, Produk dan/atau Jasa untuk menghasilkan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang berkualitas. (Unduh)

PEDOMAN LTKT

Pedoman Laporan Transaksi Tunai dan Tata Cara Pelaporannya Bagi Penyedia Jasa Keuangan

Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan

Pedoman ini berlaku bagi Penyedia Jasa Keuangan rangka memberikan pemahaman dan acuan tentang bagaimana melakukan identifikasi Transaksi Keuangan Tunai dengan tepat, untuk menghasilkan laporan Transaksi Keuangan Tunai yang berkualitas. (Unduh)

Contoh Penggunaan Pendekatan Pelaku dan Pendekatan Rekening Dalam Pelaksanaan Identiflkasi Transaksi Keuangan Tunai

Kepala PPATK mengeluarkan Surat Edaran tentang Contoh Penggunaan Pendekatan Pelaku dan Pendekatan Rekening Dalam Pelaksanaan Identiflkasi Transaksi Keuangan Tunai. Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi PJK dalam melaksanakan identifikasi TKT sehingga laporan yang disampaikan kepada PPATK merupakan laporan yang berkualitas serta memiliki nilai manfaat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. (Unduh)

PEDOMAN LTKL

Informasi Umum Mengenai LTKL

Pasal 23 paragraf (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur bahwa selain menyampaikan LTKM dan LTKT, Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yaitu Transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri (LTKL).

Pedoman Penyampaian LTKL

Sebagai pedoman untuk pelaksanaan pelaporan LTKL, Kepala PPATK telah menetapkan Peraturan Kepala PPATK Nomor 12/1.02/PPATK/06/13 tanggal 9 Juli 2013 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

(Unduh Peraturan Kepala PPATK)

(Lampiran I, Formulir registrasi)

(Lampiran II, Petunjuk tata cara pengisian laporan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri bagi penyedia jasa keuangan)

(Lampiran III, Formulir penyampaian laporan secara non-elektronis)

PJK diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL) sejak:

a. Tanggal 14 Januari 2014 untuk Bank, dan

b. Tanggal 1 Juli 2014 untuk Non Bank.

PEDOMAN SIPESAT

Infomasi Umum Mengenai SIPESAT

PJK wajib menyampaikan informasi terkait Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) berdasarkan Peraturan Kepala PPATK Nomor: 2/1.02/PPATK/02/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu . SIPESAT adalah pengelolaan secara elektronis dan terintegrasi atas informasi spesifik Pengguna Jasa pada PJK yang tidak mencakup informasi saldo dan transaksi.

SIPESAT diselenggarakan dalam rangka memenuhi ketentuan UU TPPU dan mendukung Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Dalam rangka memudahkan penyampaian informasi SIPESAT oleh PJK, Kepala PPATK telah menetapkan Surat Edaran (SE) Nomor 02/1.02/PPATK/03/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu.

Beberapa substansi yang diatur dalam SE tersebut antara lain detil informasi pengguna jasa yang disampaikan oleh PJK kepada PPATK, yaitu data pertama kali (initial data) dan penambahan pengguna jasa baru. Selain itu, terdapat aturan mengenai teknis penyampaian initial data dan penambahan pengguna jasa baru, termasuk di dalamnya diatur mengenai format data dan file, enkripsi data, dan alamat penyampaian data dimaksud.

Penyampaian Informasi SIPESAT ke PPATK

Penyampaian informasi SIPESAT berbeda dengan kewajiban pelaporan LTKM, LTKT dan LTKL. Untuk penyampaian SIPESAT, data pengguna jasa yang disampaikan terbagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

I. Data pertama kali (Initial data)

II. Penambahan pengguna jasa baru

Contoh dokumen SIPESAT dapat diunduh disini : format Microsoft Excel dan format csv

Frequently Asked Question (FAQ)

Dokumen SIPESAT ditujukan kepada:

Kepala PPATK

up Tim Kerja Implementasi SIPESAT

Jl. Ir. H. Juanda No. 35

Jakarta 10120

Uraian lebih lanjut mengenai hal tersebut termasuk teknis penyampaian informasi SIPESAT ke PPATK, dijelaskan dalam SE Kepala PPATK Nomor 02/1.02/PPATK/03/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu.

PEDOMAN PENUNDAAN TRANSAKSI

Berdasarkan Pasal 26 ayat (2), penundaan transaksi dilakukan dalam hal Pengguna Jasa :

melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana;
memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana;
diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu.

Mekanisme Penundaan Transaksi dapat dilihat dalam Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-03/1.02.1/PPATK/03/12 tentang "Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi di Bidang Perbankan, Pasar Modal dan Asuransi"

Khusus pelaksanaan Penundaan Transaksi terkait tindak pidana pendanaan terorisme, agar memperhatikan Surat Kepala No. S-316/1.2.1/PPATK/09/11 perihal Pelaksanaan Penundaan Transaksi yang Berindikasi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme oleh Penyedia Jasa Keuangan.

Formulir Berita Acara Penundaan Transaksi

Formulir Surat Laporan Penundaan Transaksi

PEDOMAN PENGHENTIAN TRANSAKSI

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) huruf i dan Pasal 65 sampai dengan Pasal 67 UU TPPU, pelaksanaan penghentian sementara Transaksi atas dasar permintaan dari PPATK.

Mekanisme Penghentian Transaksi dapat dilihat dalam Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-03/1.02.1/PPATK/03/12 tentang "Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi di Bidang Perbankan, Pasar Modal dan Asuransi"

Formulir Berita Acara dan Surat Penghentian Sementara Transaksi

Formulir Berita Acara dan Surat Perpanjangan Penghentian Sementara Transaksi

PERLINDUNGAN DAN SANKSI

A. PELINDUNGAN

Pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan Pihak Pelapor dan pelapor (Pasal 83 ayat (1). Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut ganti kerugian melalui pengadilan (Pasal 83 ayat (2) UU PPTPPU).
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut ganti kerugian melalui pengadilan (Pasal 83 ayat (2) UU PPTPPU).
Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang wajib diberi pelindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya (Pasal 84 UU PPTPPU).
Di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor (Pasal 85 UU PPTPPU).)
Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan (Pasal 87 UU PPTPPU).

B. PENGENAAN SANKSI

Pihak pelapor yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK secara tepat waktu dikenai sanksi administratif. Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur belum dibentuk, pengenaan sanksi administratif terhadap PBJ dilakukan oleh PPATK. Sanksi administratif dapat berupa: